Luhut Ogah Buka Big Data, Langsung Disamber Pengamat: Pejabat Gak Boleh Sesumbar

Rabu, 16 Maret 2022 | 20:46 WIB
Luhut Ogah Buka Big Data, Langsung Disamber Pengamat: Pejabat Gak Boleh Sesumbar
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (foto: antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti memberikan sentilan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Ray Rangkuti meminta agar Luhut tidak sesumbar terkait klaim big data wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, klaim tersebut sebaiknya disimpan baik-baik untuk kepentingan pribadi.

Ray mengataka bahwa seharusnya pejabat negara tidak boleh sesumbar berbicara terkait data yang belum jelas.

Baca Juga: Muncul Baliho Luhut Capres 2026 di Pinggir Jalan, Jubir Sebut Ulah Kelompok Iseng Jelang Pemilu

"Pejabat negara tidak boleh sesumbar saat berbicara terkait data yang tidak transparan," kata Ray, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).

Lebih lanjut, menurut Ray, data yang disebutkan oleh Luhut seharusnya tidak dibeberkan kepada publik untuk membentuk opini.

"Sebaiknya data itu dibuka dengan jelas agar publik bisa mempelajarinya jika Pak Luhut dan Cak Imin merasa bahwa data itu benar, solid dan bisa diandalkan," tandasnya.

Ray menyebut, publik dapat mempelajari secara cepat kesahihan data yang diklaim Luhut dan Cak Imin.

Iapun meminta agar masyarakat dapat mengakses data yang diklaim tersebut.

Baca Juga: Soal Luhut Punya Big Data Tunda Pemilu, Rakyat Diminta Hati-hati Propaganda Elite buat Langgengkan Kekuasaan

"Tolong disampaikan di mana data itu dapat ditemukan, dan dengan cara apa masyarakat bisa bebas mengaksesnya," jelasnya.

Menurut Ray, data internal yang disampaikan Luhut cukup disampaikan dan dibahas secara internal untuk kepentingan pribadi.

"Ya, sebaiknya diakses sendiri dan tidak digunakan untuk mempengaruhi publik, apalagi disebut terkait dengan keputusan politik," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengeklaim bahwa 110 juta orang yang berbincang di media sosial menginginkan Pemilu 2024 diundur.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI