Kunto menyoroti pernyataan Luhut yang memperbolehkan wacana soal penundaan pemilu.
"Kalau mewacanakan penundaan pemilu dianggap sah, berarti mewacanakan kudeta presiden boleh dong? Kan, Pak Luhut bilang demokrasi," tandasnya.
Selain itu, Kunto menyebut wacana menurunkan pemerintahan yang sah dengan amandemen seharusnya juga dimungkinkan.
"Akan tetapi, pasti Pak Luhut juga nggak mau kalau ada orang berwacana seperti itu. Nanti dianggap membuat kegaduhan atau ribut," jelasnya.