Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?

Selasa, 15 Maret 2022 | 20:06 WIB
Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan [Foto: ANTARA]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo memberikan sentilan kepada Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti diketahui, Luhut mengklaim ide penundaan Pemilu 2024 didukung oleh 110 juta warganet.

Kunto Adi Wibowo mengatakan, Luhut sebaiknya tidak menggaungkan isu dan wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia memberikan saran kepada Luhut agar fokus mengurus investasi di proyek IKN.

Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Terima Apa Pun Keputusan Pemerintah

"Menurut saya, Pak Luhut sebagai Menko Marves lebih fokus menarik investor ke Ibu Kota Negara Baru (IKN) atau proyek vital di Indonesia," kata Kunto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut, Kunto menyoroti soal Softbank yang membatalkan investasi di IKN.

Tak hanya itu, Softbank juga menarik 100 miliar dolar AS.

"Angka ini tidak kecil, seharusnya Pak Luhut konsentrasi ke sana saja. Buat apa ngurusin penundaan pemilu?" ungkapnya.

Menurut Kunto, isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Baca Juga: Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Gus Jazil PKB: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Kami Datanya

"Pak Luhut ini sering offside, sedangkan urusan dia sendiri jadi tidak selesai. Itu jadi bukti ketidakprofesionalan seorang Luhut ketika menjabat menteri," ujarnya.

Kunto menyoroti pernyataan Luhut yang memperbolehkan wacana soal penundaan pemilu.

"Kalau mewacanakan penundaan pemilu dianggap sah, berarti mewacanakan kudeta presiden boleh dong? Kan, Pak Luhut bilang demokrasi," tandasnya.

Selain itu, Kunto menyebut wacana menurunkan pemerintahan yang sah dengan amandemen seharusnya juga dimungkinkan.

"Akan tetapi, pasti Pak Luhut juga nggak mau kalau ada orang berwacana seperti itu. Nanti dianggap membuat kegaduhan atau ribut," jelasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI