Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memaparkan big data yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda. Menurutnya, big data Luhut akan digunakan sebagai referensi untuk PKB terkait usulan penundaan pemilu.
"Kalau pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kami datanya, supaya kami bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Terkait klaim Luhut soal big data, Gus Jazil mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti. Mengenai hal itu, menurutnya perlu dikonfirmasi langsung kepada Luhut.
"Itu kan pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke pak Luhut, kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami," tuturnya.
Baca Juga: Ketum PBNU Gus Yahya soal Wacana Pemilu Ditunda: Silakan Dibahas, Kami Tinggal Ikut Saja
![Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid [Suara.com/Ria Rizki]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/12/04/85970-ketua-dpp-partai-kebangkitan-bangsa-pkb-jazilul-fawaid.jpg)
Untuk itu, ia kembali menegaskan big data Luhut bisa jadi pertimbangan untuk menunda pemilu. Terutama bisa jadi bahan untuk MPR mendorong melakukan amandemen.
"Fraksi MPR, ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa," tandasnya.
Klaim Big Data Luhut
Sebelumnya, Luhut menyebut, memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data itu, Luhut menjelaskan, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.
![Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dalam kunjungannya di lokasi rencana pembangunan pengolahan RDF di Desa Padangsambian Kaja, Kota Denpasar, Bali, Jumat (25/2/2022). [Foto : ANTARA/Ayu Khania Pranisitha]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/02/26/69195-luhut-binsar-pandjaitan.jpg)
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Selain itu, kata Luhut rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapai Rp 100 Triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya.
"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami."
