Infografis
Suara.com - Politikus partai Demokrat, Benediktus Kabur Harman atau kerap disapa Benny K Harman, memberikan komentar soal usulan penundaan pemilu yang sebelumnya dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyinggung soal big data yang sempat dilontarkan Luhut.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Benny menyebut, klaim kepemilikan big data yang dilontarkan Luhut tak jadi soal. Yang lebih penting, katanya, soal pelanggaran konstitusi.
"Pertengkaran kita bukan soal big data melainkan soal pelanggaran konstitusi," cuit Benny di Twitter, dikutip Wartaekonomi.co.id, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Akui Penundaan Pemilu Tak Diatur Dalam Konstitusi, Gus Jazil PKB: Tapi Dalam Sejarah Pernah Terjadi
Anak buah AHY itu menyebut penundaan pemilu adalah pelanggaran berat konstitusi. Pasalnya, konstitusi memang melarang seseorang menduduki masa jabatan presiden lebih dari dua periode yang sudah ditentukan.
"Menambah masa jabatan presiden dengan cara menunda Pemilu adalah pelanggaran berat konstitusi (gross violation of constitution). Itu saja," pungkasnya.
Seperti yang ramai diberitakan, Luhut Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.
Ia menyebut, rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.
"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube.
Baca Juga: Marc Marquez akan Temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Besok, Ini Agendanya
