Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat, yakni penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024.
Hal itu ditegaskan Puan menjawab pertanyaan ihwal wacana penundaan Pemilu.
"Terkait Pemilu 2024 tadi, saya menyampaikan, bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan, pemerintah DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, itu," kata Puan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).
Sementara itu, Puan dalam pidato pembukaan masa sidang di rapat paripurna berbicara ihwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun ini.
Baca Juga: Akui Penundaan Pemilu Tak Diatur Dalam Konstitusi, Gus Jazil PKB: Tapi Dalam Sejarah Pernah Terjadi
Karena itu, Puan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut.
"Baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yg berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyerahkan keputusan kepada para ketua partai terkait wacana penundaan pemilu 2024. Sebagai pengusul, Muhaimin menyatakan akan menunggu sikap ketua partai peserta pemilu.
"Kita masih menunggu ketum-ketum. (Lobi-lobi) tentu saja," kata Muhaimin di Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Muhaimin menekankan saat ini sikapnya masih konsisten mengusulkan penundaan pemilu.
Baca Juga: Tanggapi Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Amien Rais Singgung Nasib Soekarno
"Ya masihlah (usul tunda pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata dia.
Tetapi dia juga menegaskan dirinya menaati konstitusi. Menurut Muhaimin, usulannya untuk menunda pemilu 2024 juga masih dalam koridor konstitusi.
"Ya, kita juga taat konstitusi jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," kata Muhaimin.
Muhaimin juga mengatakan tetap menjaga komunikasi dengan para pimpinan partai. Dia mengatakan 'rahasia' ketika ditanya kapan akan bertemu lagi dengan ketua partai lain.
Sebelum Muhaimin mengusulkan penundaan pemilu, wacana itu dilontarkan oleh Menteri Bahlil Lahadalia.
Wacana kembali memanas setelah Muhaimin melontarkan usulan itu lagi, kemudian disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mereka beralasan penundaan pemilu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Wacana penundaan pemilu mengempis setelah banyak ditolak. Tapi kembali menggelegak setelah Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan lagi isu penundaan pemilu.
