Suara.com - Proses penyatuan tanah dan air bersama Gubernur se-Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian menilai simbolisasi penyatuan tanah dan air merupakan bentuk praktek perampasan tanah dan air oleh negara.
"Kami juga menyoroti bahwa simbolisasi masing-masing kepala daerah, gubernur itu membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing itu adalah simbolisasi sebenarnya perampasan tanah dan air yang dilakukan juga oleh pengurus daerah di masing-masing provinsi dan disatukan di bejana Nusantara," ujar Uli dalam konferensi pers 'Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit' secara virtual, Selasa (15/3/2022).
![Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian. [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/15/26069-juru-kampanye-hutan-dan-kebun-walhi-uli-arta-siagian.jpg)
Kata Uli, simbolasi penyatuan tanah dan air merupakan praktik perampasan tanah air yang dilakukan setiap hari oleh pejabat negara dan pejabat daerah di semua wilayah Indonesia.
"Sebenarnya praktik perampasan tanah dan air yang dilakukan setiap hari oleh pengurus negara di hampir semua wilayah yuridiksi di Indonesia dan mereka bawa itu dan disatukan itu di titik nol dan dimasukkan ke dalam bejana nusantara," ucapnya.
Uli meyebut pihaknya kerap menyampaikan bagaimana dampak terhadap lingkungan ketika Ibu Kota Negara tetap dipaksakan untuk dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Selain itu Walhi kata Uli juga kerap menguraikan dampak terhadap sosial budaya termasuk hak rakyat yang ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Terlebih, kata dia, soal kerusakan dan eksploitasi secara masif terkait dampak dari pembangunan IKN.
"Kita juga sudah banyak kemudian memaparkan bagaimana kerusakan atau daya rusak gitu ya dan eksploitasi secara masif sumber-sumber penghidupan gitu ya bukan hanya akan terjadi nanti dia Kalimantan," paparnya.
"Tetapi juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang kemudian itu menjadi penopang pembangunan infrastruktur skala besar di ibu kota negara dan juga menopang semuanya, air pangan dan lain sebagainya," sambungnya.