Suara.com - Proses penyatuan tanah dan air bersama Gubernur se-Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian menilai simbolisasi penyatuan tanah dan air merupakan bentuk praktek perampasan tanah dan air oleh negara.
"Kami juga menyoroti bahwa simbolisasi masing-masing kepala daerah, gubernur itu membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing itu adalah simbolisasi sebenarnya perampasan tanah dan air yang dilakukan juga oleh pengurus daerah di masing-masing provinsi dan disatukan di bejana Nusantara," ujar Uli dalam konferensi pers 'Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit' secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Kata Uli, simbolasi penyatuan tanah dan air merupakan praktik perampasan tanah air yang dilakukan setiap hari oleh pejabat negara dan pejabat daerah di semua wilayah Indonesia.
"Sebenarnya praktik perampasan tanah dan air yang dilakukan setiap hari oleh pengurus negara di hampir semua wilayah yuridiksi di Indonesia dan mereka bawa itu dan disatukan itu di titik nol dan dimasukkan ke dalam bejana nusantara," ucapnya.
Uli meyebut pihaknya kerap menyampaikan bagaimana dampak terhadap lingkungan ketika Ibu Kota Negara tetap dipaksakan untuk dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Selain itu Walhi kata Uli juga kerap menguraikan dampak terhadap sosial budaya termasuk hak rakyat yang ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Terlebih, kata dia, soal kerusakan dan eksploitasi secara masif terkait dampak dari pembangunan IKN.
"Kita juga sudah banyak kemudian memaparkan bagaimana kerusakan atau daya rusak gitu ya dan eksploitasi secara masif sumber-sumber penghidupan gitu ya bukan hanya akan terjadi nanti dia Kalimantan," paparnya.
"Tetapi juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang kemudian itu menjadi penopang pembangunan infrastruktur skala besar di ibu kota negara dan juga menopang semuanya, air pangan dan lain sebagainya," sambungnya.
Karena itu, kata Uli, ada ratusan hingga jutaan rakyat yang dipertaruhkan dalam ambisi yang tak rasional untuk membangun IKN.
"Artinya, di balik pemindahan ibu kota ini ada ratusan ataua bahkan jutaan kehidupan rakyat yang dipertaruhkan keselamatannya gitu, untuk memenuhi ambisi yang tidak terlalu rasional sebenarnya yang dilakukan oleh pengurus negara pada hari ini," katanya.
Sebelumnya prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara yang diikuti langsung oleh 34 gubernur dan perwakilan gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/3/2022).
Jokowi mengatakan, penyatuan tanah dan air Nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar tanda dimulainya pembangunan IKN Nusantara.
"Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh Tanah Air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi, Senin (14/3/2022).
Menurut Jokowi, prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.
"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi.