Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan pihaknya juga memiliki big data sendiri. Hal itu ia sampaikan menanggapi ihwal big data yang diklaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut sebelumnya mengklaim berdasarkan big data tersebut, diketahui percakapan dari 110 juta orang di media sosial soal penundaan Pemilu. Big data yang dimiliki PDIP, kata Puan berbeda dengan apa yang diklaim Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dan data kami partai politik, big data juga," sambungnya.
Baca Juga: Singgung Soal IKN dan Penundaan Pemilu 2024, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Sebelumnya, dalam pidato rapat paripurna Puan berbicara ihwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun ini.
Karena itu, Puan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut.
"Baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yg berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," tutur Puan.
Sebelumnya, Luhut mengaku, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.