Infografis
"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?" lanjutnya.
Menurut AHY, tak ada rakyat yang meminta pemilu ditunda.
"Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana?, para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," tandasnya.
Ia juga mengingatkan tentang tuntutan utama reformasi 1998.
AHY mengatakan bahwa ada pembatasan masa kepresidenan yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.
"Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," serunya.
AHY menyebut bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari sejarah yan tak boleh dilupakan.
"Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang," imbuhnya.
AHY kemudian memberikan instruksi kepada Fraksi Partai Demokrat Komisi II untuk segera membahas dan mengesahkan anggaran pemilu.
Baca Juga: Pak Jokowi Baca Ini, Ada 3 Pesan dari Tokoh Adat Dayak Soal Proyek Ibu Kota Negara Nusantara
"Sejak awal saya instruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPRD, untuk menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024. Saya mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi," bebernya.
