Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal kondisi Indonesia saat ini.
AHY mengatakan, saat ini kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
"Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan," kata AHY, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).
AHY menyebut, kenaikan harga tersebut dilakukan secara diam-diam.
Baca Juga: Pak Jokowi Baca Ini, Ada 3 Pesan dari Tokoh Adat Dayak Soal Proyek Ibu Kota Negara Nusantara
"Tiba-tiba sudah naik saja. Rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka, seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan. Kita semua seperti di “fait accompli”, dipaksa menerima keadaan ini!," ujarnya.
Kondisi perekonomian tersebut semakin tidak baik dengan adanya isu penundaan Pemilu 2024.
Menurut AHY, penundaan Pemilu 2024 sangat tidak logis dan tidak masuk akal.
"Alasan tunda pemilu karena mahal tidak masuk akal. Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024," ungkapnya.
Lebih lanjut, AHY menyinggung soal anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk pembangunan IKN.
Baca Juga: Kemah Glamping ala Jokowi Disebut Bisa Picu Tren Wisata Baru, Seperti Apa?
"Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN?" ucapnya.
"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?" lanjutnya.
Menurut AHY, tak ada rakyat yang meminta pemilu ditunda.
"Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana?, para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," tandasnya.
Ia juga mengingatkan tentang tuntutan utama reformasi 1998.
AHY mengatakan bahwa ada pembatasan masa kepresidenan yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.
"Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," serunya.
AHY menyebut bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari sejarah yan tak boleh dilupakan.
"Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang," imbuhnya.
AHY kemudian memberikan instruksi kepada Fraksi Partai Demokrat Komisi II untuk segera membahas dan mengesahkan anggaran pemilu.
"Sejak awal saya instruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPRD, untuk menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024. Saya mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi," bebernya.
