Infografis
Suara.com - Dua partai di luar koalisi pemerintah menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menemui komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 pada pekan kemarin.
PKS misalnya. Mereka bukan hanya menyoroti Cak Imin, melainkan juga sikap pimpinan DPR lainnya. Sebab mereka secara terpisah dan masing-masing melakukan pertemuan dengan komisioner KPU/Bawaslu terpilih.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara tegas mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak etis.
"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Apalagi, dikatakan Mardani 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu yang menemui pimpinan DPR itu belum dilantik dan belum ada konsolidasi internal. Kendati DPR sudah mengesahkan keterlilihan mereka yang malalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi II.
"Pertemuan dengan pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu untuk bekerja profesional, transparan, adil dan efisien," katanya.
Karena itu, Mardani berpandangan bahwa pertemuan yang digelar antara Cak Imin dan komisioner KPU dan Bawaslu tersebut bisa menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu.
Kode Bahaya
Sementara itu, sorotan kepada Cak Imin juga datang dari Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief yang mengaku telah kenal lama dengan Cak Imin berujar bahwa Ketua Umum PKB itu kukuh terhadap demokrasi.
Hanya saja, belakangan Andi Arief mencurigai ada kode yang sepertinya ingin disampaikan Cak Imin lewat gelagat politik yang ia lakukan.
"Saya sudah kenal lama Cak imin, dia kukuh terhadap demokrasi. Jadi kalau Cak Imin agak anomali, saya mengartikannya Cak Imin memberi kode ke publik bahwa dia dalam tekanan," kata Andi Arief dalam keteranganya.
Andi Arief mengartikan ada dua kode yang ingin disampaikan Cak Imin.
"Pertama, kode akan ada upaya perpanjangan masa jabatan. Kedua, kode soal kemungkinan penundaan dari penyelenggara yang diskenariokan tidak siap pemilu," kata Andi.
"Saya dan Cak Imin sama-sama lulusan UGM dan anak NU. Jadi saya mengerti bahasa langit bahwa Cak Imin memberi kode demokrasi dalam bahaya," tandasnya.
Banyak Disorot
Diketahui, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menjadi sorotan. Gegaranya ia bertemu dengan komisioner KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027 dalam kapasistasnya sebagai Wakil Ketua DPR.
Pertemuan yang diunggah lewat akun Instagram @cakiminow itu menjadi pertanyaan banyak pihak lantaran sebelumnya Muhaimin yang juga Ketua Umum PKB itu melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024. Tak ayal foto pertemuan yang diunggah tiga hari lalu itu menjadi sorotan.
"Penting! Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair, adil dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" tulis Muhaimin dikutip dari akun @cakiminow.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan. Ia menegaskan tidak ada agenda yang ditutupi dan tidak ada pembahasan khusus. Pertemuan itu dilakukan secara terbuka sebagai silaturahmi.
"Jadi begini. Saya perlu klarifikasi bahwa anggota KPU dan Bawalsu itu tidak gelap-gelapan tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Dasco menegaskan bahwa silaturahmi dengan komisioner KPU dan Bawaslu bukan hanya dilakukan kepada Muhaimin seorang. Melainkan juga kepada seluruh pimpinan DPR, termasuk Dasco. Karena itu, menurut Dasco pertemuan dengan komisioner KPU dan Bawaslu tidak dianggap menjadi sebuah polemik.
"Sehingga saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik. Justru ini bisa kemudian dijadikan tradisi bahwa yang baru walaupun belum dilantik itu melakukan silaturahmi saja perkenalan dan sama-sama datangnya gak sendiri-sendiri," kata Dasco.
