Infografis
Suara.com - Dua partai di luar koalisi pemerintah menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menemui komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 pada pekan kemarin.
PKS misalnya. Mereka bukan hanya menyoroti Cak Imin, melainkan juga sikap pimpinan DPR lainnya. Sebab mereka secara terpisah dan masing-masing melakukan pertemuan dengan komisioner KPU/Bawaslu terpilih.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara tegas mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak etis.
"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Apalagi, dikatakan Mardani 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu yang menemui pimpinan DPR itu belum dilantik dan belum ada konsolidasi internal. Kendati DPR sudah mengesahkan keterlilihan mereka yang malalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi II.
"Pertemuan dengan pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu untuk bekerja profesional, transparan, adil dan efisien," katanya.
Karena itu, Mardani berpandangan bahwa pertemuan yang digelar antara Cak Imin dan komisioner KPU dan Bawaslu tersebut bisa menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu.
Kode Bahaya
Sementara itu, sorotan kepada Cak Imin juga datang dari Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief yang mengaku telah kenal lama dengan Cak Imin berujar bahwa Ketua Umum PKB itu kukuh terhadap demokrasi.
Hanya saja, belakangan Andi Arief mencurigai ada kode yang sepertinya ingin disampaikan Cak Imin lewat gelagat politik yang ia lakukan.
