Infografis
Suara.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi mengaku pihaknya mengapresiasi kritik keras PDIP terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal penundaan Pemilu 2024. Namun, di sisi lain Nabil melihat bahwa koalisi pemerintahan kini sedang tidak baik-baik saja.
"Kami tentu mengapresasi sikap tegas dari PDIP terhadap pernyataan Menko Luhut terkait penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut. Namun, kami menilai bahwa hal tersebut menandakan bahwa koalisi Pemerintahan sedang tidak baik-baik saja," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (15/3/2022).
Nabil mengatakan, kekinian ada problem dalam manajemen koalisi, hal itu disebabkan oleh lemahnya leadership dari Presiden Jokowi. Dimana sebagian parpol koalisi ingin menunda pemilu dan sebagian menolak keras.
Untuk itu, kata Nabil, agar membuktikan bahwa memang Presiden Jokowi memegang kendali penuh terhadap koalisi pemerintahan, serta untuk membuktikan bahwa komitmennya terhadap UUD dan semangat Reformasi 98, Jokowi harus tegas sikapnya soal penolakan penundaan Pemilu.
Baca Juga: Luhut Diserang Bertubi-Tubi gegara Big Data, Ngabalin Pasang Badan: Mustahil Hanya Sekadar Klaim
"Maka kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 serta meminta dihentikannya wacana yang terkait penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan," tuturnya.
Lebih lanjut, Nabil mengatakan, sikap PKS sejak awal jelas dan tegas terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu. Sebagaimana hasil Sidang Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VI PKS Januari 2022 dimana PKS tegas bersikap untuk menentang wacana penundaan Pemilu 2024.
"Serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945," tandasnya.
Hasto Kritik Luhut
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Menurutnya para menteri atau pembantu presiden tak boleh beda pendapat.
Baca Juga: PDIP Kritik Keras Luhut Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat: Untuk Satu Ini Pandangan Kami Sama
Menurut Hasto, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara akademis agar ini tidak membelah. Karena, kata dia, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Apalagi soal tidak ada penundaan Pemilu 2024 sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas mewakili sikap pemerintah.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," kata Hasto kepada wartawan, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Menurutnya, pembantu presiden atau menteri harus melihat apa itu kehendak rakyat. Ia mengatakan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
