Infografis
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Menurutnya para menteri atau pembantu presiden tak boleh beda pendapat.
Menurut Hasto, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara akademis agar ini tidak membelah. Karena, kata dia, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Apalagi soal tidak ada penundaan Pemilu 2024 sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas mewakili sikap pemerintah.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," kata Hasto kepada wartawan, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Menurutnya, pembantu presiden atau menteri harus melihat apa itu kehendak rakyat. Ia mengatakan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
