Infografis
Suara.com - Politikus Amien Rais meminta upaya untuk menggolkan usulan penundaan pemilu 2024 dihentikan.
"Wanti-wanti saya yang pertama adalah ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata Amien Rais di Jakarta, hari ini.
Amien Rais yang saat ini menjabat ketua majelis syura Partai Ummat menentang wacana usulan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden yang digulirkan sejumlah politikus dan pejabat negara.
Amien Rais menyebut usulan itu telah menghina akal sehat dan konstitusi yang sudah membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.
"Karena itu memang saya gagal paham, ada beberapa pejabat tinggi, sejumuk, maaf ini saya agak kasar, ya nggak ada yang lebih tepat saya kira yang bersandiwara untuk bisa meyakinkan rakyat penundaan pemilu dan tiga periode Pak Jokowi memang kehendak mayoritas rakyat. Ini saya betul-betul, haduh, saya nggak bisa paham," kata Amien Rais.
Menurut Amien Rais sebagian anggota DPR dan MPR saat ini sudah "menjadi yes man, yes woman."
"Hati-hati Pak La Nyalla, DPD masih merupakan harapan kita, jadi counter ballance, dari tetangga sebelah itu yang semuanya sebagian besar sudah menjadi yes man, yes woman," kata Amien.
Itu sebabnya, Amien Rais mendorong Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti tetap konsisten pada sikap menolak usulan penundaan pemilu.
Amien Rais menunjukkan kekhawatiran wacana penundaan pemilu akan menjadi kenyataan. Dia mencermati apa yang sedang terjadi di DPR dan MPR.
Baca Juga: Amien Rais: Political Buying Rezim Jokowi Nyaris Sempurna, Bikin DPR jadi Yes Men dan Yes Women
"Demokrasi ditenggelamkan, dibunuh, dikubur dan itu yang sekarang menurut saya terjadi, yaitu caranya menguasai DPR, MPR," kata Amien Rais.
"Sehingga hampir semua anggotanya menjadi yes man dan yes woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna."
Wacana penundaan pemilu 2024 dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan untuk kepentingan ekonomi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengaku mendapatkan aspirasi dari kalangan petani untuk perpanjangan masa jabatan presiden.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian ikut mendukung wacana penundaan pemilu dengan alasan ekonomi.
Sebelum Muhaimin memanaskan wacana, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah lebih dulu melontarkan ke publik.
Isu itu agak mereda setelah Presiden Jokowi mengatakan konstitusi harus dipatuhi. Tetapi isu kembali mengemuka setelah Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada big data 110 juta warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024. [rangkuman laporan Suara.com]
