Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Menurutnya para menteri atau pembantu presiden tak boleh beda pendapat.
Menurut Hasto, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara akademis agar ini tidak membelah. Karena, kata dia, menjadi seorang pembantu presiden harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Apalagi sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas mewakili sikap pemerintah tidak ada penundaan Pemilu 2024.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," kata Hasto kepada wartawan, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Menurutnya, pembantu presiden atau menteri harus melihat apa itu kehendak rakyat. Ia mengatakan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” tuturnya.
Baca Juga: Kelemahan KPU dan Bawaslu Disebut Bisa Jadi 'Senjata' Penundaan Pemilu 2024
Sebelumnya, Luhut menyebut, memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.