Infografis
Suara.com - Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut big data 110 juta netizen ingin Pemilu 2024 ditunda jadi pertanyaan.
Salah satu yang heran dan mengkritik Luhut adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Melansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Fadli menantang Luhut untuk membuka big data yang diliam keinginan 110 juta netizen setuju Pemilu 2024 ditunda. Data yang ada perlu dibuka agar klaim yang disampaikan tidak mengada-ada.
"Sebaiknya diungkap ke publik datanya," kata Fadli dalam akun Twitternya yang dikutip pada Minggu 13 Maret 2022.
Baca Juga: Komentari Isu Presiden 3 Periode, Fadli Zon Singgung Jabatan Luhut
Dia menekankan sebagai bagian dari Pemerintah, Luhut tak boleh asal bicara. Semua yang diucapkan harus didasari dengan bukti sehingga tak timbul dugaan Pemerintah menghalalkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan.
![Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/07/93763-luhut-binsar.jpg)
"Agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi," tutur Fadli.
Sebelumnya, Luhut mengaku, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
Baca Juga: Jawab Luhut Binsar Panjaitan, Said Didu Ungkap 5 Khawatiran Jika Jokowi Jabat Tiga Periode
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
