Infografis
Jovan menyebut pernyataan Luhut "ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang mengkhianati amanat reformasi."
Jovan menduga skenario selanjutnya adalah memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nantinya, kata dia, partai politik akan dilibatkan untuk mewujudkannya agar dibahas DPR atau MPR.
“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran pemilu 2024 karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” katanya.
Kemungkinan lainnya, sebagaimana disebutkan Jovan, bukan tidak mungkin pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi,” kata dia.
Herzaky mengungkapkan telah mencermati apa yang terjadi akhir-akhir ini.
"Kami cermati, ada orkestrasi secara terukur, hasil permufakatan jahat segelintir elite, yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dari upaya mengatasnamakan pengusaha, tapi ternyata tidak ada satupun pengusaha yang mengaku mengusulkan ini. Lalu, mendadak satu orang petani mengusulkan ini dan diekspos dipublik, padahal rakyat negeri ini 267.000.000 jiwa," kata Herzaky.
Dia menyebut rentetan kejadian sehingga curiga apa yang terjadi sekarang sebagai "hasil permufakatan jahat segelintir elite."
"Belum lagi ada upaya menahan anggaran pemilu 2024. Benar-benar permufakatan jahat dari segelintir elite yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benaran anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi," katanya.
Herzaky melontarkan kritik keras.
