Kritik Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN, Gembong PDIP: Seolah Berpihak ke Rakyat Kecil Tapi Langgar Hukum

Senin, 14 Maret 2022 | 11:47 WIB
Kritik Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN, Gembong PDIP: Seolah Berpihak ke Rakyat Kecil Tapi Langgar Hukum
Tangkapan layar - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara, Minggu (13/3/2022, 18.00 WIB). ANTARA/Instagram/@aniesbaswedan/Dewa
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai tanah yang tepat dibawa ke Ibu Kota  Negara (IKN) Nusantara oleh Gubernur Anies Baswedan adalah tanah yang diambil dari kawasan Kota Tua karena merupakan pusat peradaban Jakarta.

"Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat di Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium yang notabene Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya," kata Gembong di Jakarta, Senin.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI itu menambahkan, pemerintahan provinsi sebelumnya hendak merelokasi permukiman warga di Kampung Akuarium ke rumah susun. Alasannya, kata dia, karena kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula yang berada kawasan cagar budaya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021). (Suara.com/Stephanus Aranditio)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021). (Suara.com/Stephanus Aranditio)

"Sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah kan begitu. Padahal berpihak tapi melanggar hukum," katanya.

Dia mengharapkan pembangunan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak seperti kasus di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, karena ingin menunjukkan keberpihakan, namun melanggar aturan.

"Jangan sampai nanti IKN terbawa kepada psikologi seperti itu, seolah-olah berpihak (ke rakyat kecil) tapi melanggar aturan. IKN jangan sampai bawa-bawa faktor psikologis seperti itu," kata dia. 

Selain mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih membawa tanah dari Kampung Akuarium ke IKN Nusantara, Gembong juga mengkritisi beberapa program yang dinilai tidak menyentuh rakyat kecil di antaranya program DP rumah nol persen dengan nilai jual rumah Rp400 juta.

"Program kedua tentang pengentasan persoalan banjir, seolah-olah berpihak pada rakyat kecil karena tidak melakukan penggusuran, tapi kan membiarkan rakyat kecil terendam banjir, apakah itu berpihak?" katanya.

Klaim Simbol Keadilan Rakyat 

Baca Juga: Ritual Satukan Tanah dan Air di Titik Nol IKN Ternyata Sudah Jadi Tradisi Suku Dayak Kalbar untuk Memasuki Wilayah Baru

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI