Infografis
Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi soal pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data.
Herzaky curiga ada orkestrasi secara terukur, hasil permufakatan jahat segelintir elit, yang ingin melanggengkan kekuasaan.
"Kami cermati, ada orkestrasi secara terukur, hasil permufakatan jahat segelintir elit, yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dari upaya mengatasnamakan pengusaha tapi ternyata tidak ada satupun pengusaha yang mengaku mengusulkan ini. Lalu, mendadak 1 orang petani mengusulkan ini dan diekspos di publik padahal rakyat negeri ini 267.000.000 jiwa," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (14/3/2022).
Ia mengatakan, pemufakatan jahat terlihat diawali dari seorang menteri yang dekat dengan Jokowi mengusulkan penundaan Pemilu 2024, lalu sebulan kemudian tiga Ketum Parpol koalisi pemerintah mendukung juga ikut mengusulkan.
Baca Juga: Luhut Sebut Big Data Masyarakat Ingin Pemilu Ditunda, Demokrat: Hanya Akal-akalan
Kemudian, kata dia, juga bilboard-bilboard bertebaran mendukung Jokowi tiga periode, selain itu adanya data yang tidak jelas asal-usulnya dikeluarkan.
"Belum lagi ada upaya menahan anggaran Pemilu 2024. Benar-benar permufakatan jahat dari segelintir elit yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benaran anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah tak boleh membaca data semaunya sendiri. Ia menilai sangat bahaya kalau baca data saja tidak mampu, tak heran kalau banyak kerjaannya yang berantakan.
"Jadi, mana mungkin kita bisa percaya, kalau setelah ketahuan belangnya dengan menafsirkan hasil survei seenaknya sendiri, sekarang malah bawa-bawa big data. Biar keren saja, tapi jangan-jangan asal bunyi saja ini. Buat mengalihkan isu saja. Minyak goreng diurus dulu. Rakyat antri sampai berkilo-kilo meter sampai ada yang meninggal," tuturnya.
Ia pun mempertanyakan big data yang dipakai Luhut terkait dengan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda.
Baca Juga: DPP NasDem: Hentikan Bahas Wacana Penundaan Pemilu, Fokus Urus Permasalahan Rakyat
"Apalagi sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statemen salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah. Lalu, seperti apa mengambil datanya. 110 juta netizen bahas penundaan pemilu? Darimana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya benaran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?," tandasnya.
