Infografis
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong penguatan vaksinasi melalui program dukungan percepatan vaksinasi yang dilakukan serentak di kawasan Lombok mulai Sabtu (12/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).
Program kegiatan vaksinasi itu dilakukan sebagai antisipasi adanya potensi ancaman COVID-19 dari kedatangan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam perhelatan akbar skala dunia, MotoGP 2022 yang akan digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, pada 18-20 Maret.
Pelaksanaan giat percepatan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Negara dalam rangka percepatan vaksinasi, termasuk dosis ketiga.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya di Pulau Lombok dari ancaman COVID-19.
Program ini terdiri dari pos vaksin statis (pos tetap) dan pos vaksin bergerak sehingga masyarakat yang jauh dari pos stagis tidak perlu mendatangi lokasi vaksinasi, karena tim vaksinator yang akan ‘jemput bola’ dan menjangkau masyarakat di beberapa desa yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 50 vaksinator yang terbagi dalam 10 tim berangkat dari posko utama yang berada di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tim yang terdiri dari 5 orang anggota itu juga didampingi oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari masing-masing desa guna membantu pengamanan sekaligus mengumpulkan masyarakat sebagai peserta vaksinasi.
Vaksin yang diberikan adalah vaksin dosis pertama, kedua maupun vaksin lanjutan atau booster dengan target 80 peserta dari masing-masing desa.
Jenis vaksin yang diberikan adalah Prizer, Moderna dan Astrazeneca. Masyarakat yang telah divaksin juga akan tercacat di Aplikasi PeduliLindungi dan memperoleh sertifikat digital.
Masyarakat Menyambut Antusias
Program vaksinasi mobile yang telah dilaksanakan selama dua hari itu mendapat respon positif dari masyarakat penerima vaksin. Tak sedikit dari mereka yang merasa terbantu dan dimudahkan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut.
