Infografis
Suara.com - Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, melalui akun Twitter pribadinya, Said Didu berdoa agar Allah menyelamatkan Indonesia dari para pembohong.
"Ya Allah selamatkanlah negeriku dari para pembohong," kata Said Didu pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Dilansir dari berita yang ditanggapi Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam podcast Deddy Corbuzier.
Baca Juga: Jubir PKS Blak-blakan soal Luhut dan Big Data: Beliau adalah Master Mind Isu Penundaan Pemilu
Dalam perbincangannya dengan Deddy Corbuzier, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut, seperti dilihat, Jumat, 11 Maret 2022.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Masih dari big data tersebut, Luhut mengklaim rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024.
Baca Juga: Soal Klaim Luhut, PKS: Secara Tak Langsung Beliau Jadi 'Dalang' Isu Penundaan Pemilu
Sebagaimana diketahui, aana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," jelasnya.
Luhut lantas mengatakan bahwa seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Ia menilai seharusnya partai politik mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.
"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," katanya.
Luhut juga mengklaim banyak contoh negara lain yang menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
Namun, ia menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi.
