Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan membatalkan banding atas putusan soal sengketa pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan. Ia menganggap kali ini Anies telah bertindak benar.
Menurut Gilbert, memang seharusnya Kepala Daerah tidak boleh melakukan banding setelah kalah melawan rakyatnya sendiri. Apalagi yang menjadi putusan Majelis Hakim adalah bagian dari kewajiban Pemprov DKI.
“Kami menghargai sikap yang diambil Gubernur, karena memang tidak pantas kalau sampai mengambil sikap banding untuk hal yang menjadi kewajiban Pemprov," ujar Gilbert saat dihubungi, Minggu (13/3/2022).
Karena itu, ia menilai tindakan Anies kali ini perlu mendapatkan apresiasi. Disebutkan juga Anies yang memberikan instruksi untuk membatalkan banding.
Baca Juga: Digugat Warga Korban Banjir, Pengerukan Kali Mampang Ditarget Rampung Juni Tahun Ini
"Sesekali perlu juga Pak Anies bersikap benar, kami apresiasi,” tuturnya.
Berkaca dari masalah ini, Gilbert meminta agar Anies menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan matang, terlebih lagi yang berkaitan dengan rakyat kecil.
“Sebaiknya ke depan, dipertimbangkan dulu matang-matang sikap yang mau diambil, sehingga tidak emosional dan kontraproduktif. Sebaiknya dikerjakan saja apa yang jadi putusan PTUN,” pungkasnya.
Batal Banding karena Ramai Dikritik
Anies akhirnya batal mengajukan banding atas putusan PTUN soal pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan. Pengajuan banding dicabut setelah ramai kritikan dari sejumlah pihak.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengakui pihaknya sempat mengajukan banding pada Senin (7/3) lalu atas putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT terhadap petitum (tuntutan) yang dilayangkan sejumlah warga mengenai penanganan banjir di Jakarta tahun 2021.
Yayan mengatakan, pihaknya sempat melakukan banding karena mengikuti prosedur standar dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta. Namun, Anies disebutnya memberikan arahan kepadanya untuk mencabut banding yang diajukan.
![Petugas mengoperasikan alat berat saat melakukan pengerukan di Kali Mampang, Pondok Jaya, Jakarta, Sabtu (19/2/2022). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/02/19/46204-sudin-sda-jaksel-keruk-kali-mampang.jpg)
“Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta setelah melihat bahwa, dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 (lima) tuntutan dari 7 (tujuh) tuntutan Penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat," ujar Yayan kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).
Ia juga menyebut majelis hakim dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan bahwa hanya dua tuntutan yang dinilai belum optimal dilakukan di Kali Mampang.
"Sesungguhnya itupun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang,” jelasnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Lima tuntutan yang ditolak Majelis Hakim PTUN Jakarta yaitu:
- Pelebaran Kali Krukut di Kelurahan Pela Mampang.
- Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut.
- Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan.
- Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang.
- Tuntutan ganti rugi Para Penggugat senilai Rp1.156.950.000.
Sedangkan, 2 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim PTUN Jakarta, yaitu:
- Mewajibkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya.
- Mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.
