Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Dia mengakui usulan Presiden Jokowi lanjut ke periode ketiga memang menimbulkan polemik di masyarakat. Hanya saja, dia menyoroti soal banyaknya kalangan yang menuduh Presiden Jokowi hendak memperpanjang masa jabatannya.
Padahal, Luhut menjelaskan, Presiden Jokowi sudah menegaskan taat terhadap konstitusi.
Baca Juga: Besok Jokowi Bakal Berkemah Di Titik Nol IKN Bareng 5 Gubernur Kalimantan, Begini Persiapannya
Akan tetapi, Luhut menyoroti soal aspirasi rakyat yang terus berkembang terkait usulan tersebut. Dia sebelumnya sempat mengeklaim umumnya percakapan dari sekitar 110 juta masyarakat di media sosial menghendaki supaya Pemilu 2024 ditunda.
"Karena ini, kita kan punya big data ya. Saya ini lihat ya punya big data. Dari Big Data itu kira-kira meng-grab 110 juta. Macam-macam Facebook segala macam. Kadang orang-orang main Twitter. Twitter itu 10 juta lah." Kata Luhut dikutip dalam acara Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/3/2022).
Menurutnya, kalangan masyarakat bawah mengingingkan adanya ketenangan untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonomi.
"Kalau menengah bawah ini, pokoknya pengin tenang. Pengin bicaranya ekonomi, Tidak mau kayak kemarin. Sakit gigi lah kita dengar kampret lah cebong lah kadrun lah, itu kan mendengar nggak bagus. Masa terus-terusan gitu. Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain?"
Tak hanya itu, ia juga mengemukakan, jika dana untuk penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 100 triliun lebih, lantaran berbarengan dengan pemilihan presiden dan pilkada serentaka pada waktu yang bersamaan.
Baca Juga: Luhut Klaim Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat: Apa Enggak Malu Ya Orang Ini?
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak" katanya.
