Infografis
Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi soal pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut mengklaim angka big data yang menunjukkan ada ratusan juta orang setuju atau menghendaki penundaan pemilu 2024.
Herzaky langsung memberikan respon tegas mengenai pernyataan tersebut.
Ia mengatakan saat penguasa sudah rakus akan kekuasaan, maka data apapun dipakai untuk mendukug kemauan mereka.
Baca Juga: Irwan Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, Optimis Menangkan Pemilu di 2024
"Kalau elit penguasa sudah rakus kekuasaan, cara apa saja bakal ditempuh. Data apa saja bakal dicari-cari dan dibuat untuk mendukung maunya. Saran kami, jangan sampai rezim ini jadi rezim suka-suka dan maunya sendiri," kata Herzaky, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).
Herzaky menyebut soal angka kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurutnya, hal tersebut kerap dijadikan pihak-pihak yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
Padahal, menurutnya masih ada catatan kritis mengenai hasil survei tersebut.
"Masih dari responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, sebagian besar alias di atas 65 persen menolak mentah-mentah usulan Jokowi 3 periode maupun usulan penambahan dua atau tiga tahun. Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyebut isu penundaan pemilu hanya untuk pengalihan isu terhadap kelangkaan minyak goreng.
"Buat mengalihkan isu saja. Minyak goreng diurus dulu. Rakyat antri sampai berkilo-kilo meter sampai ada yang meninggal, agar bisa dapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Belum lagi masalah harga kedelai, daging, gas, dan lain-lain," ungkapnya.
Herzaky menambahkan, sangat berlawan apabila pemerintah ingin melanjutkan kekuasaan dengan pemilu.
Sementara, rakyat masih menjerit soal kebutuhan pangan mereka.
"Mengurus minyak goreng saja tidak becus, malah minta tambah waktu mengelola negara ini. Apa tidak ada malunya, ya, orang-orang seperti ini?" pungkasnya.
