"Asalkan dapat izin dari pimpinan, itu yang menjadi paling penting," kata Willy.
Sementara itu, terkait surpres RUU TPKS sendiri dikatakan Willy bahwa pemerintah sudah mengirimkannya ke DPR pada 11 Februari. Namun terkait alasan tidak dibacakan di dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, Willy menilai permasalahan tersebut terletak di pimpinan.
"Kalau problem gak dibacakan itu mungkin di level pimpinan. Tapi komunikasi dengan pihak pemerintah mereka sudah berkirim surat dari tanggal 11," kata Willy.