Infografis
Suara.com - Sampai saat ini, di Indonesia masih terjadi ketimpangan gender terhadap perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan.
Kaum perempuan juga masih mengalami stigmatisasi, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, bahkan kekerasan.
Keadaan itu diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, hari ini.
Baca Juga: Eonni Artinya Apa? Penyebutan Kakak Perempuan dalam Bahasa Korea Tidak Bisa Sembarangan
Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 menyebutkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru menunjukkan angka 54,03 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 82,14 persen.
Selain itu, data BPS Tahun 2020 menyebutkan, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sebesar 33,08 persen dan berdasarkan survei International Labour Organization pada 2020, proporsi Chief Executive Officer perempuan Indonesia sebesar 15 persen.
Data Kesetaraan Gender Sustainable Stock Exchange Tahun 2021 menunjukkan dari 2.200 perusahaan tercatat yang memiliki kapitalisasi pasar tertinggi di negara anggota G20, 20 persen perempuan berada di jajaran manajemen, 5,5 persen di jajaran direksi, dan 3,5 persen menduduki posisi CEO.
"Ini menunjukkan bahwa perempuan masih kurang terwakili di seluruh jenjang perusahaan, situasi yang tidak banyak berubah selama beberapa dekade terakhir," kata Director of Finance and Human Resource Indonesia Stock Exchange Risa Rustam.
Padahal, menurut Risa, peningkatan peran serta perempuan dalam dunia kerja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: WHO Minta Negara Tak Batasi Akses Aborsi: Ancam Keselamatan Perempuan
Ajak dunia usaha mendukung
Melihat masih adanya ketimpangan gender, Bintang Puspayoga mengajak dunia usaha dan sektor swasta untuk ikut mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.
"Marilah di momentum Hari Perempuan Internasional ini, kita dobrak kepercayaan-kepercayaan lama yang membatasi ruang gerak publik perempuan melalui aksi nyata perempuan dalam pembangunan. Marilah kita bergandengan tangan dan menatap satu tujuan bersama, yaitu dunia yang setara, demi kesejahteraan untuk semua,” ujar Bintang.
"Di tengah berbagai ketertinggalan tersebut, perlu kita sadari bahwa sebenarnya perempuan merupakan kekuatan sumber daya manusia bangsa. Berdasarkan hasil sensus 2020, perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia," Bintang menambahkan.
Bintang menyebutkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
"Salah satunya adalah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, yaitu perempuan pra-sejahtera, perempuan kepala keluarga, demikian juga perempuan penyintas bencana dan penyintas kekerasan," katanya.
Di antaranya, melalui salah satu working group G20, yaitu G20 Empower, KemenPPPA berupaya untuk mendorong perusahaan mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja.
"Salah satunya dengan meminta kesediaan para C level perusahaan untuk menjadi advocate dalam melakukan promosi kepemimpinan perempuan dan pembangunan ekonomi melalui praktik baik yang dapat direplikasi, baik di tingkat nasional maupun negara G20," kata Bintang.
Risa Rustam menambahkan peningkatan peran serta perempuan dalam dunia kerja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mendorong hal tersebut, berbagai hambatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja harus dihilangkan melalui praktik baik kesetaraan gender.
"Kami ingin mendorong semua perusahaan di industri pasar modal untuk terus meningkatkan praktik baik kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bisnis dan mengambil langkah nyata dengan menerapkan kebijakan yang lebih sensitif dan responsif terhadap gender sehingga turut menggerakkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih substansial menuju bisnis dan masa depan yang berkelanjutan," kata dia.
