Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyebut indeks integritas di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih rendah. Sehingga, menurutnya, upaya pencegahan praktik korupsi yang diterapkan di Jabar belum terlaksana dengan baik.
"Karena menurut pegawai internal, masyarakat, dan para ahli, masih banyak praktik korupsi di pengadaan barang-jasa; jual beli jabatan; dan tipikor lainnya," kata Nawawi dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).
Apa yang disampaikan Nawawi dalam kegiatan Pemprov Jawa Barat bersama KPK mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK) KBJB), bertujuan supaya masyarakat berkompetensi melakukan pendidikan antikorupsi secara efektif.
Menurut Nawawi, dari rata-rata indeks integritas di wilayah Jabar pada tahun 2021 masih rendah sebesar 68.89 persen. Kemudian, 10 Kabupaten di Jabar yang masuk 10 daerah dengan indeks integritas terendah se-Indonesia.
" Yaitu Kabupaten Tasik sebesar 45,2 dan Kabupaten Cirebon sebesar 50,7. Sedangkan Indeks Integritas Pemprov Jabar adalah 77,54," ucap Nawawi.
Lebih lanjut, kata Nawawi, kondisi rendahnya indeks integritas itu, berbanding terbalik dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Jabar pada tahun 2021. MCP rata-rata di Jabar adalah 75 persen, lalu MCP Pemprov Jabar sebesar 94,54 persen. Jauh di atas rata-rata MCP nasional yang sebesar 72 persen.
Maka itu, Nawawi mengingatkan terus kepada kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya, untuk tidak bosan berkoordinasi dengan lembaga antirasuah. Jangan sampai berfikir KPK seperti hantu yang mengganggu kinerja para pejabat negara.
"Kami berharap jangan seperti zaman dulu, jangan menganggap KPK ini hantu-hantu yang mengganggu," kata dia.
"KPK inginnya kalau sudah sekali melakukan OTT di suatu daerah, KPK lalu masuk untuk melakukan pencegahan dan berhasil. Tidak terjadi lagi OTT," imbuhnya.
Baca Juga: Bambang Susantono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Ridwan Kamil: Saya Fokus Ngurus Rakyat Jabar
Maka dari itu, kata Nawawi, konsep pencegahan korupsi disebutnya lebih bagus dari langkah penindakan. Namun, bila pada satu titik tidak dapat dicegah tentu KPK akan tegas melakukan proses hukum sesuai undang-undang.
“Ada kalanya penindakan itu menjadi langkah pencegahan yang paling tepat," kata dia.
Dalam kegiatan tersebut sekaligus dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Se-Jawa Barat. Selain Nawawi, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Perwakilan Inspektur Khusus Irjen Kemendagri Teguh Narutomo, dan Perwakilan BPKP Jawa Barat.
