Anies Cabut Banding Gugatan Pengerukan Kali Mampang Setelah Ramai Dikritik, PSI: Telat Mikir?

Jum'at, 11 Maret 2022 | 12:11 WIB
Anies Cabut Banding Gugatan Pengerukan Kali Mampang Setelah Ramai Dikritik, PSI: Telat Mikir?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mempertanyakan tindakan Gubernur Anies Baswedan yang sempat mengajukan banding atas putusan soal pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini, banding tersebut sudah dicabut oleh Anies dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Justin menyayangkan Anies yang baru mencabut banding setelah dua hari diajukan. Anies disebutnya terkesan telat berpikir dan bingung dalam mengambil keputusan atau plin-plan.

“Dalam dua hari kemudian mencabut kembali banding yang diajukan, sepertinya Anies memang telat mikir-nya atau memang telat dewasanya. Masih plin-plan,” ujar Justin kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian guguatan warga korban banjir Kali Mampang. Hal tersebut tertuang dalam gugatan dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Dalam gugatan warga tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tergugat, kalah dalam gugatan tersebut dan wajib menjalankan putusan PTUN.

Tak hanya itu, Justin juga menyebut tindakan banding yang diajukan Anies sangatlah konyol. Pasalnya, Pemprov DKI hanya dihukum untuk mengeruk dan membuat turap di Kali Mampang yang memang sudah menjadi kewajibannya.

Anggota Komisi D ini mengungkapkan, pengajuan banding yang dilakukan Pemprov DKI terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat konyol.

“Pemprov mengajukan banding kemarin itu sangat konyol. Karena yang dituntut warga itu kan kinerja dia, bukan aset, bukan material, ya jadi tinggal kerjakan saja,” tuturnya.

Karena itu, jika memang banding jadi diajukan, maka Anies disebutnya tidak memikirkan nasib rakyat. Mantan Mendikbud itu lebih peduli kepada citranya sendiri.

“Tega juga buat warga DKI, pembayar pajak termasuk untuk gaji dan fasilitas pak gubernur sendiri, warga harus menempuh jalur hukum sekadar untuk pak Gubernur bekerja nyata,” pungkasnya.

Baca Juga: Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK di PTUN, Agenda Pemeriksaan Persiapan

Cabut Banding Setelah Dikritik

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI