Khawatirkan Jokowi, Fahri Hamzah Wanti-wanti Elite Politik soal Penundaan Pemilu 2024

Jum'at, 11 Maret 2022 | 07:45 WIB
Khawatirkan Jokowi, Fahri Hamzah Wanti-wanti Elite Politik soal Penundaan Pemilu 2024
Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyebut Papua sebagai alternatif lokasi yang paling pas dijadikan ibu kota baru Indonesia (akun instagram @fahrihamzah).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mewanti-wanti para tokoh elite politik.

Fahri Hamzah mengimbau agar para tokoh politik di Indonesia tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 merupakan gerakan yang merusak demokrasi dan melanggar konstitusi.

"Hal ini juga berpotensi merusak masa depan kenegarawanan dari Presiden Jokowi. Kita harus tau batas konstitusional kita yang telah menjadi budaya dan ritual," kata Fahri, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Kelompok Pemuda di Sumut Galang Dana, Ini Tujuannya

Fahri Hamzah khawatir apabila Jokowi dijerumuskan melalui isu penundaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Fahri mengaku ingin melihat Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin Indonesia yang baik.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi dikenal karena patuh dan taat kepada konstitusi.

"Sehingga, beliau bisa dikenal nama besar dan kenegarawanannya karena patuh dan taat kepada jadwal konstitusi kita," bebernya.

Fahri mengingatkan kepada para tokoh yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 untuk memikirkan hal tersebut.

Baca Juga: Jokowi Minta Pembangunan IKN Nusantara Turut Libatkan Warga Kaltim

"Tolong dipikirkan secara matang. Jangan sampai nafsu mengalahkan akal sehat. Jangan ngawur dan sembrono," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh mengungkapkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur.

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur selama 1 tahun atau 2 tahun.

Ia beralasan hal tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Usulan penundaan pemilu juga disetujui oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI