Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk mengawal pembangunan di Papua secara proporsional, dengan mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat namun tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
"Personel Polri yang melakukan operasi di Papua tentunya harus mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat," kata Sigit saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob di Pusat Pelatihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022).
Sigit mengatakan Pemerintah saat ini sedang melakukan transformasi ekonomi Indonesia dengan mengubah fondasi ekonomi Indonesia dari negara konsumen menjadi produsen.
Menurutnya, transformasi ekonomi Indonesia mengubah paradigma pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
Baca Juga: Kapolri Minta Propam dan Itwasum Cek Masalah Satwil yang Belum Beri Pelayanan Publik Secara Prima
"Tentunya Papua menjadi salah satu perhatian besar Pemerintah saat ini," katanya.
Berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, melalui pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan kebudayaan, terus dilakukan.
Namun demikian, ada pihak yang masih melakukan gangguan keamanan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, tukasnya.
"Gangguan ini terus dilakukan bersama propaganda yang memecah belah bangsa Indonesia, pihak-pihak yang menginginkan proses pembangunan Papua terhambat karena peningkatan kesejahteraan, tentunya seiring dengan kebijakan tersebut," kata mantan Kabareskrim Polri itu.
Untuk menjaga situasi dan keamanan di Papua tersebut, Sigit mengatakan Polri telah membuat pola operasi di Papua melalui Operasi Damai Cartenz dan Operasi Rasaka Cartenz.
Baca Juga: Buru Bos KSP Indosurya Suwito Ayub di Luar Negeri, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol
"Saya harapkan ke depan Polri meminimalkan, jangan sampai lagi muncul korban baik muncul dari personel maupun masyarakat kecil," tegasnya.
Guna mewujudkan harapan itu, dia meminta personel yang terlibat dalam operasi tersebut harus memiliki kompetensi khusus, kewaspadaan saat bertugas, serta melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang mengancam keselamatan jiwa.
"Penguatan penjagaan terhadap mako-mako (markas komando) Polri, proyek pembangunan yang ada saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah, dan tentunya bagaimana memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat," ujar Kapolri.
