Infografis
Dalam Konvensi ILO 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah istilah yang digunakan menurut Lita juga domestic worker dan bukan helper atau pembantu.
“PRT juga pekerja. Tapi PRT sering dikecualikan, tidak ada pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja tidak ada Peraturan Perundangan yang jelas, tegas dan mengikat,” ujar Lita kepada Suara.com beberapa waktu lalu.
Jalan Panjang Mencari Perlindungan PRT
Selama 18 tahun, bersama Jala PRT Lita juga terus berupaya mengadvokasi Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Tapi, hingga hari ini hasilnya masih nihil. Lita mengungkapkan mandeknya pembahasan RUU PRT di DPR tidak lepas dari permasalahan bias gender, ras, feodalisme yang begitu kuat dan mengakar.
“Para majikan selama ini mendapat keuntungan dari kerjaan PRT. Semua bisa diperintahkan. Ketika ada RUU menuntut ada perubahan sikap yang memanusiakan, dan tidak semena-mena mereka enggan. Kita tahu bahwa penyelenggara negara, baik di DPR, mayoritas mempekerjakan PRT. Sehingga conflict of interest,” ujar Lita.
Lita juga menyayangkan fraksi PDIP dan Golkar yang sering mengaku sebagai partai wong cilik tapi justru paling depan dalam menjegal RUU PRT. Ia mengatakan, bahwa badan legislatif telah menyelesaikan pembahasan RUU PRT pada Juli 2020 lalu agar rancangan aturan tersebut diagendakan di rapat paripurna DPR.
Namun, lebih dari satu tahun berjalan agenda tersebut tidak pernah ditetapkan untuk dibahas. Dua fraksi besar tadi, lanjut Lita justru masih menolak.
“Itu sudah melanggar pasal di DPR itu sendiri. Pimpinan DPR tdk boleh menolak atau menghalangi RUU yang sudah diputuskan pleno baleg. tugas mereka kan mengagendakan tapi tidak. Dua fraksi yang pegang kuasa yang nolak. Ini kan suatu hal yg sangat ironi,” ujar Lita.
Tahun 2015 pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya juga telah mengeluarkan Permenaker No 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga. Namun, aturan itu dianggap oleh kelompok PRT tidak mengikat dan tidak punya kekuatan hukum. Oleh sebab itu, Lita bersama Jala PRT terus mendorong agar RUU PRT bisa segera disahkan.
Baca Juga: Jelang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, DPR Didesak Sahkan RUU PPRT Jadi UU
“Kalau dalam RUU PRT, PRT diakui sebagai pekerja, otomatis bisa mengakses jaminan kesehatan untuk bantuan iuran yg gratis, ditanggung pemerintah. Kedua, PRT juga bisa mengakses jamsostek yang iurannya minimal Rp 16 ribu per bulan. Ini kan sudah jadi mandat. Permenaker kan enggak bisa karena enggak mengikat,” kata Lita.
