Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad buka suara mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal penceramah radikal.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menyayangkan adanya polemik atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut.
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan sesuai faktual dan bukan mengada-ada.
"Pernyataan Presiden sangat jelas, tidak ada yang simpang siur. Karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi di Gedung Bina Graha Jakarta pada Rabu, 9 Maret 2022.
Baca Juga: Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Politikus Gerindra: Saya Dengar Itu Kebutuhan Mendesak
Menurut dia, pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Untuk itu, Rumadi meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas, pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," jelas dia.
Saat ini, Rumadi mengatakan terpenting bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, serta tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama.
"Apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," tandasnya.
Diketahui pula bahwa BNPT mengeluarkan ciri-ciri penceramah radikal yang kemudian mendapat beragam respons dari masyarakat dan pejabat.
Baca Juga: Pentolan Loyalis Jokowi Laporkan Denny Siregar, Langsung Turuti Rekomendasi dari Polisi
Hal itu bahkan memancing tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut tindakan BNPT sebagai blunder.