Infografis
Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan peringatan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin memuluskan penundaan Pemilu 2024.
Seperti diketahui, PDIP tegas menolak soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasto mengatakan, penolakan tegas dari Presiden Joko Widodo seharusnya dinilai cukup menghentikan penundaan Pemilu 2024.
Bahkan, PDIP juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara
"Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, dalam keterangan tertulisnya," kata Hasto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (10/3/2022).
Hasto kembali mengingatkan mengenai konstitusi yang harus dipegang kokoh.
"Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," tandasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, saat ini banyak hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Misalnya seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
Baca Juga: Resmikan Masjid At-Thohir di Depok, Jokowi: Manfaatkan untuk Tingkatkan Wawasan Keislaman
Ia juga turut menyinggung mengenai usulan agar presiden mengeluarkan Perppu untuk penundaan pemilu.
Menurutnya, hal tersebut salah kaprah.
"Perppu itu untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, itu ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen," jelasnya.
Hasto menyebut, penolakan PDIP terkait penundaan pemilu sudah jelas.
Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menolak.
"Perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," pungkasnya.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur selama 1 tahun atau 2 tahun.
Ia beralasan hal tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Usulan penundaan pemilu juga disetujui oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
