Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta agar para tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, para elite politik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam perdebatan yang tak berujung.
"Saya sih merasa bahwa tokoh-tokoh partai yang mengusulkan ide soal pemunduran atau penundaan jadwal pemilu sampai itu sampai sejauh ini ya mohon maaf kepada masyarakat karena telah menarik masyarakat dalam ritme perdebatan yang tidak berujung," kata Ray, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (10/3/2022).
Menurut Ray, mereka telah membuat gaduh dengan mengusulkan penundaan pemilu.
Baca Juga: Efek Usulkan Penundaan Pemilu, Elektabilitas Tokoh dan Parpol Disebut Akan Terperosok
"Bagaimana menjelaskan perilaku politisi yang seperti ini, setelah kisruh di sana lalu buang badan, 'saya kan mengajak berdiskusi'," ujarnya.
Ray menambahkan, seharusnya para elite politik mengetahui ide yang harus disetop dan ide yang masih bisa didiskusikan.
"Kalau partai-partai politik seperti itu, itu ya seperti melukai proses demokrasinya, demokrasinya ya enggak begitu, setelah riuh buang badan, ya kan 'saya cuma mengajak diskusi'. Anda ketua partai, Anda tahu mana hal yang masih bisa didiskusikan bangsa ini mana yang tidak," ungkapnya.
Sementara itu, DPR bersama pemerintah telah sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
Sehingga, seharunya tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan 2022.
Baca Juga: Peneliti UI: Kalau Perppu Dikeluarkan untuk Tunda Pemilu, Keadaan Darurat Apa yang Memaksa?
Hal tersebut sesuai ketentuan UU Pemilu bahwa tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
"Agustus sudah mulai masuk tahapan, kecuali mau didiskusikan tiga tahun atau empat tahun yang lalu," jelasnya.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur selama 1 tahun atau 2 tahun.
Ia beralasan hal tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Usulan penundaan pemilu juga disetujui oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
