Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengingatkan pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) hanya untuk penundaan Pemilu 2024.
Menurut Benny, apabila pemerintah nekat menerbitkan Perppu maka hal itu jelas melanggar konstitusi. Dan bukan tidak mungkin Jokowi dan Maruf Amin dapat dimakzulkan.
"Sebelum bikin Perppu dia sudah bisa dituduh impeachment, dituduh melanggar konstitusi karena dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu," kata Benny dalam webinar Para Syndicate, Rabu (9/3/2022).
Kesengajaan tidak mengalokasikan anggaran untuk pemilu, dikatakan Benny merupakan sebuah kejahatan konstitusi.
Baca Juga: Sekjen PDIP: Tak Ada Kegentingan Bagi Pemerintah Keluarkan Perppu Tunda Pemilu 2024
"Kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh kepala negara sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi pengkhianatan terhadap rakyat dan hukumannya bukan hanya pemberhentian tapi bisa lebih berst dari itu. Ini sungguh-sungguh kejahatan demokrasi," tutur Benny.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024. Termasuk bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," tuturnya.
Bagi PDIP, kata dia, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Ia menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," ujarnya.
