Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pelaporan terhadap Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran etik, terkait nuansa konflik kepentingan dalam penciptaan himne lembaga antirasuah yang dibuat istrinya Ardina Safitri ke Dewan Pengawas KPK.
Melalui Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meyakini, Himne KPK yang dihibahkan ke lembaga antirasuah oleh Ardina Safitri sudah melalui tahapan serta prosedur yang berlaku.
"KPK melalui Biro Hukum dan Inspektorat juga telah melakukan validasi dan pemeriksaan, di antaranya kepada pihak pencipta lagu, untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022).
Kata Ali, KPK tentunya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas sesuai kewenangan terkait laporan yang dibuat oleh perwakilan Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi atau AJLK tahun 2020 tersebut.
"Dewas tentu telah memiliki mekanisme dan SOP untuk menindaklanjuti setiap aduan yang diterima," ucap Ali
Ali memastikan bahwa Dewas KPK setiap menerima aduan tentu pemeriksaanya dilakukan sesuai fakta dan penilaian profesional.
Maka itu, Ali meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berlangsung agar tidak mendahului untuk menyimpulkan secara dini, terlebih hanya berdasar asumsi ataupun opini.
"Hasilnya juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi," ungkap Ali
Ali menjelaskan bahwa Hymne KPK yang dibuat oleh Ardina Safitri sebagai bentuk perlindungan karya juga sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM, Yasonna Laoly. Dimana hak cipta lagu tersebut diserahkan ke KPK sebagai pemilik.
Apalagi, kata Ali, lagu mars dan Hymne KPK sendiri kini sudah dimanfaatkan dan didengarkan dalam setiap acara resmi yang dilaksanakan kelembagaan KPK.
