Perdebatan Penundaan Pemilu 2024 Cuma Wacana, Tak Ada Pembahasan Soal itu di Tingkat Penyelenggara

Usulan penundaan pemilu pertamakali disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan alasan ekonomi. Usulan itu kemudian disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan didukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Wacana perppu penundaan pemilu

Muncul wacana peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan tentang penundaan pemilu belakangan ini.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan perppu mengenai penundaan pemilu 2024.

PDI Perjuangan, kata Hasto, menilai penerbitan perppu untuk menunda pemilu sama artinya melecehkan konstitusi dan demokrasi.

"Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto.

Presiden Joko Widodo, kata Hasto, meminta pemerintah fokus dengan penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia dan Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," tuturnya.

Baca Juga: Anggota Bawaslu Pastikan Belum Ada Penundaan Pemilu; Bagi Kami Itu Mungkin Perdebatan di Tingkat Wacana Politik

PDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR sudah menegaskan menolak usulan penundaan pemilu.