Infografis
Suara.com - Sejumlah menteri dan pejabat tinggi institusi negara telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak melalui e-filling di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Jakarta.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Dalam acara itu, hadir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen TNI Bambang Suswantono.
Saat memberikan sambutan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan prinsip pajak adalah gotong royong, yakni dibayar oleh orang yang mampu, dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dukungan negara.
"Jadi pajak prinsipnya gotong royong. Kalau tidak mampu, tidak bayar pajak. Bahkan mendapatkan bantuan melalui PKH tempatnya Pak Menko PMK, kita mendapatkan untuk memberikan program-program bansos, apakah itu PKH, sembako, BLT, atau sekarang TNI dan Polri juga diminta oleh Pak Menko Perekonomian untuk membagikan untuk masyarakat dari PKL sampai nelayan, bantuan pemerintah dalam situasi yang tidak mudah," papar Sri Mulyani.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Meroket, Ini Syaratnya
Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menambah satu lapisan lagi untuk masyarakat super kaya dengan tarif sebesar 35 persen.
Sri Mulyani menyatakan Luhut termasuk orang yang mampu membayar pajak, bahkan dia berkelakar Luhut membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif tertinggi karena Luhut adalah menteri paling kaya.
"Pak Luhut itu berkali-kali bilang harga batu bara naik, setoran ke pemerintah naik. Tapi pajaknya Pak Luhut pribadi juga meningkat pasti di bracket 35 persen. Maka saya sampaikan beliau harus hadir hari ini. Tadinya agak berhalangan, saya bilang kalau Menko yang paling tajir gak datang, nanti simbolnya jadi kurang baik," kata Sri Mulyani dalam pelaporan SPT Tahunan oleh pejabat negara yang ditayangkan di YouTube Ditjen Pajak, Selasa, 8 Februari 2022.
![Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dalam kunjungannya di lokasi rencana pembangunan pengolahan RDF di Desa Padangsambian Kaja, Kota Denpasar, Bali, Jumat (25/2/2022). [Foto : ANTARA/Ayu Khania Pranisitha]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/02/26/69195-luhut-binsar-pandjaitan.jpg)
Jadi Menteri paling kaya versi Sri Mulyani, sebenarnya berapa nilai kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan. Dilansir dari situs elhkpn.kpk.go.id, Selasa (8/3/2022), ternyata Luhut tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp745,18 miliar.
Total kekayaan yang dilaporkan pada 24 Maret 2021 itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp244,01 miliar, serta alat transportasi dan mesin senilai Rp2,48 miliar.
Baca Juga: Lapor SPT Pajak, Kapolri: Agar Aparat Kepolisian Profesional
Selain itu, ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp3,38 miliar, surat berharga senilai Rp106,16 miliar, kas dan setara kas senilai Rp194 miliar dan terakhir, harta lainnya senilai Rp207,12 miliar.
Sebagai informasi, Luhut terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 19 Juni 2015. Ketika itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan memiliki harta sekitar Rp660 miliar.
Luhut juga pernah melaporkan hartanya pada 2001. Saat itu, hartanya hanya berjumlah sekitar Rp7,1 miliar dan US$295.494. Kekayaan itu diperoleh dari giro dan kas Rp4,6 miliar dan US$295.494, empat mobil seharga Rp795 juta, logam mulia Rp250 juta, serta tanah dan bangunan sekitar Rp1,4 miliar.
