Infografis
Suara.com - Kader PAN Lutfi Nasution menilai wacana penundaan Pemulu 2024 dianggap tak bertentangan dengan iklim demokrasi Indonesia.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, dukungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak bertentangan dengan demokrasi.
Menurut Lutfi Nasution, dukungan tersebut sebagai bentuk hak berpendapat.
Ia menyebut, setiap warga engara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berbahaya, Bisa Jerumuskan Jokowi
"Apalagi PAN lahir dari rahim gerakan Reformasi 1998, di bawah kepemimpinan Bang Zulhas (Zulkifli Hasan) sudah tentu akan mengawal demokrasi sebagai salah satu cita-cita Reformasi 1998," kata Lutfi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
"Demokrasi yang membawa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut, menurutnya pro dan kontra dalam negara demokrasi merupakan hal yang lumrah.
Ia mengatakan, pro dan kontra merupakan proses dialektika untuk mematangkan wacana menjadi kebijakan.
"Jangan malah mengebiri makna demokrasi dalam arti sempit (untuk kepentingan kelompok tertentu saja), yang justru membunuh demokrasi itu sendiri, karena apa yang dilakukan sesungguhnya sebagai sikap anti-demokrasi," jelasnya.
Baca Juga: Imbas Usulan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Calon dari Tiga Partai Tak Akan Dipilih Publik
Selain itu, Lutfi menilai langkah politiku PAN Adib Zain menggugat Zulkifli Hasan bukan menjadi sesuatu yang istimewa.
Ia menyebut, Adib Zain selalu berseberangan dengan Zulhas.
Namun, Zulhas tetap memposisikan Adib Zain di posisi strategis sebagai Sekretaris MPW DPW PAN Jawa Barat Periode 2021-2026.
"Bang Zulhas juga banyak merangkul kader-kader PAN yang berbeda pilihan pascakongres V PAN Kendari pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan PAN di semua tingkatan," ujarnya.
"Ini membuktikan Bang Zulhas sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di dalam kepemimpinannya. Tidak seperti tudingan Adib Zain, Bang Zulhas telah menciderai demokrasi dan melanggar AD/ART PAN," lanjutnya.
Ia menyebut, Zulkifli Hasan selalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan pengurus DPP PAN sebelum mengambil keputusan.
"Dalam setiap mengambil keputusan partai, Zulhas selalu menggunakan mekanisme partai yaitu rapimnas dan rakernas, karena rakernas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah kongres," ucapnya.
