Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh memberikan penilaian mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Akhrom menilai, usulan dari para elite parpol itu sengaja ingin menggoyahkan Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
"Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan," kata Akhrom, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, demokrasi akan terganggu adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut dianggap jahat dan akan memberikan efek buruk bagi demokrasi.
"Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita," tandasnya.
Selain itu, usulan tersebut dinilai terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Baca Juga: Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
"Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan ketiga parpol tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat.
"PKB, Golkar dan PAN akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," bebernya.
Selain itu, ia menilai bahwa publik tak akan memilih calon dari tiga partai tersebut.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusung," tandasnya.
