Terkait Berdarnya Daftar 180 Penceramah yang Dianggap Radikal, BNPT Klaim Tak Pernah Merilis
"DanBNPTtidak punya kewenangan menentukanlistseperti itu," ujar Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris.
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tegaskan tidak pernah merilis daftar 180 penceramah radikal yang beredar viral di WhatsApp.
Melansir Hops.id -- jaringan Suara.com, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris jelas mengatakan hoax BNPT rilis 180 nama penceramah radikal.
Untuk itu, BNPT mengajak kepada masyarakat untuk cek informasinya, jangan mudah terpicu dengan informasi daftar penceramah radikal memang dirilis oleh BNPT.
Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris meluruskan kabar BNPT merilis daftar penceramah atau ustaz radikal yang beredar di media sosial.
Baca Juga: Pelamar PJLP yang Serbu Balai Kota Kena Prank Hoaks, Pramono Bilang Begini
"Terkait dengan list daftar penceramah (radikal) itu, BNPT tak pernah merilis. Hoax itu!" tegas Irfan dalam wawancara dikutip Hops.ID dari Youtube Kompas TV, Selasa 8 Maret 2022.
Sebagaimana beredar belakangan ini, viral di WA daftar 180 penceramah radikal. Di dalamnya terdapat nama Ustaz Abdul Somad (UAS) di posisi nomor 5. Posisi nomor satu adalah Ismail Yusanto mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Irfan menegaskan, BNPT tidak punya wewenang merilis daftar nama penceramah atau ustaz radikal, meskipun lembaga itu bertugas dalam bidang pencegahan terorisme.
"Dan BNPT tidak punya kewenangan menentukan list seperti itu, makanya dengan media kita harus ajak masyarakat cerahkan jangan sampai terprovokasi jangan sampai dengan sedikit list, ini hoax!" katanya.
Irfan mengatakan, yang dilakukan BNPT alih-alih merilis daftar penceramah radikal, BNPT bersinergi dengan gugus tugas tokoh agama untuk menekan radikalisme dan terorisme.
Baca Juga: Dewi Perssik Bantah Jadi Pelakor di Tahun 2008, TikToker Ini Balas dengan Jawaban Menohok
BNPT, kata dia, bukan lantas harus mengeluarkan atau merilis daftar nama penceramah yang terdeteksi radikal dan tidak radikal. Nggak seperti itu juga yang harus dilakukan BNPT.
