Infografis
Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya mendukung program kerja di Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk kegiatan menginformasikan kepada masyarakat dan mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan pemerintah.
"Program PTSLdi Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu program prioritas pemerintah," ujarnya, setelah menyerahkan sertifikat kepada 10 orang perwakilan penerima.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama ATR/BPN di Grand Singgie Hotel, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, Sabtu (5/3/2022).
Ahmad Doli menyebut, dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum atas tanah masyarakat akan terjamin.
"Di Indonesia, masalah pertanahan banyak. Dengan adanya sertifikat ini, maka tanah bapak-ibu akan aman. Belum lagi jika nanti ada pembangunan jalan tol, akan ada pembebasan lahan yang memerlukan ganti untung. Dengan adanya sertifikat, maka semuanya akan terjamin," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Indera Imanuddin mengatakan, sertifikat tanah adalah produk akhir yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Pertanahan. Tetapi untuk masyarakat, sertifikat tanah merupakan awal dari kepemilikan jaminan hukum hak atas tanah.
"Jika bapak-ibu sudah memiliki sertipikat tanah sekarang, maka jadi lebih pede, kan, karena tanah itu secara hukum sudah sah milik bapak-ibu. Pemerintah juga mengharapkan, sertifikat tanah ini bisa menyejahterakan bapak-ibu semua dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai," ujarnya.
Plt. Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib membuka kegiatan ini dengan mengutarakan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI atas terselenggaranya sosialisasi di Tanjungbalai.
"Kurang lebih 6.000 bidang tanah yang sudah terdaftar di Kota Tanjungbalai. Kami mendukung sekali program yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk program PTSL. Apalagi program ini gratis dan hasilnya memuaskan masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Masyarakat yang Mengurus Tanah Harus Punya BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN
Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tanjungbalai, Imansyah Lubis juga menyampaikan capaian dari Kantah Kota Tanjungbalai.
"Pada 2021, Tanjungbalai menjadi satu-satunya kota yang telah menyumbangkan 2 kelurahan lengkap untuk Sumatra Utara. Harapannya, satu atau dua tahun ke depan, Tanjungbalai akan menjadi kota lengkap pertama di Provinsi Sumatra Utara," ucapnya.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan menambahkan, selain PTSL, Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang melaksanakan program besar, yaitu Reforma Agraria.
"Program ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.
