Cek Fakta
Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengklaim sudah memberikan peringatan soal melonjaknya harga pangan menjelang bulan suci Ramadan. Namun, yang disampaikan oleh PSI itu disebut tidak digubris oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo mengatakan peringatan itu disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat Komisi B awal Januari lalu. Ia menilai Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi untuk mencegah masalah kestabilan harga pangan.
“Lagipula, kami sudah ingatkan di dalam rapat, agar cepat melakukan intervensi supply chain-nya, kalau perlu subsidi buatkan green house untuk petani supplier," ujar Anthony kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Menurut Anthony, usulnya itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI karena saat ini sedang fokus mengejar target pembuatan sirkuit Formula E di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Lintasan ini ditargetkan rampung di bulan April.
Baca Juga: Pemerintah Harus Buat Solusi Berjangka untuk Atasi Gejolak Harga Pangan
"Namun tampaknya usul ini tidak digubris karena tampaknya masih sibuk urus kejar tayang balapan,” jelas Anthony.
Ia juga menyebut DPRD sudah memberikan anggaran Rp 800 miliar untuk subsidi pangan masyarakat. ia meminta agar dana tersebut dieksekusi dengan baik untuk mengatasi masalah meroketnya harga pangan.
“Harusnya ini bisa digunakan untuk juga bisa dijadikan instrumen penekan inflasi, jangan giliran urusan kebutuhan primer lamban, tapi soal balapan yang kebutuhan tersier malah paling terdepan, memangnya masyarakat lapar bisa kenyang dengan balapan?" kata Anthony.
Selain itu, Pemprov DKI harus terus melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi untuk menyelesaikan masalah ketahanan dan kestabilan stok dan harga pangan. Perlu segera dimulai pembahasan Raperda Ketahanan Pangan yang memuat pula konsep Dana Abadi Pangan.
"Misalkan dengan membentuk endowment fund atau dana abadi untuk pangan, dana abadi ini bisa digunakan sebagai instrumen untuk subsidi pangan, maupun untuk operasi pasar, bahkan untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak terlantar sebagaimana dijamin oleh Pasal 34 UUD 1945."
