Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi meminta tidak ada lagi pihak yang menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi ikut terlibat dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Permintaan Baidowi itu seiring adanya penegasan bahwa Jokowi mendukung penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024, sebagaimana yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Itu kan sikap jelas pemerintah, dan memang sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret," kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Menurut Baidowi, apa yang disampaikan Mahfud sudah memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah tidak terlibat dalam wacana tunda Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini berujar wacana tersebut justru datang dari partai politik yang juga merupakan koleganya.
"Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi, kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari presiden, Menko Polhukam (Mahfud MD). Itu saya kira clear," kata Baidowi.
Sementara itu, perihal adanya wacana penundaa Pemilu, Baidowi tidak mempermasalahkan. Menurutnya hal itu hanya sekadar aspirasi.
"Lalu aspirasi yang disampaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-bileh saja kan namanya aspirasi. Dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," kata Baidowi.
Jokowi Ingin Pemilu 14 Februari
Baca Juga: Isu Masa Jabatan Presiden Disebut Jadi Bukti Ketidakyakinan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
