Infografis
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengkritisi pemerintah terkait kelangkaan dan naiknya kebutuhan bahan pokok yang terus terjadi, mulai dari minyak goreng, kedelai, hingga daging.
Ia mengungkit kelangkaan-kelangkaan kebutuhan pokok yang juga pernah terjadi sebelumnya.
"Kita ini kayak negeri dongeng di antah-berantah. Kita ini menjadi bangsa yang bodoh betul. Kelangkaan demi kelangkaan terus menerus menerpa kita. Mulai kelangkaan kedelai, langka cabai, langka bawang putih, langka daging pernah mengalami kelangkaan berasa hari ini kita ini aneh bin ajaib terjadi kelangkaan minyak goreng," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).
Padahal dikatakan Said, ketika berbicara minyak goreng misalnya, dunia justru melirik Indonesia
Baca Juga: Lebih dari Satu Bulan, Distributor Minyak Goreng Masih Alami Kelangkaan
"Tapi justru rakyat kita hampir dua minggu ini dibuat susah oleh minyak goreng," ujar Said.
Karena itu, dikatakan Said, harus ada pembenahan sistem untuk menghindari kenaikkan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok. Ada dua pembahanan yang menurut Said harus dilakukan.
Mulai dari membuat peta jalan atau roadmap kedaulatan pangan dan sistem logistik nasional atau sislognas Yang terkoneksi dari pusat ke daerah dan lintas sektoral. Sehingga nantinya bisa diketahui secara langsung permasalahan.
"Kalau tidak, ini kelamgkaan minyak goreng entar tiba tiba langka lagi kedelai, bulan puasa (langka) daging, terus menerus kelangkaan demi kelangkaan. Sampai kapan perasaan rakyat dimainkan kan nggak tahan juga rakyat lama-lama."
Sebelumnya, Said meminta pemerintah tegas menutup keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Permintaan stop ekspor itu menyusul kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang diraskaam rakyat.
Baca Juga: Lihat, Anggota DPRK Aceh Tamiang Ini Bagi-bagi Minyak Goreng Gratis ke Masyarakat
Ia juga menyarankan stop ekspor CPO itu dilakukan mulai pekan depan dengan durasi selama satu bulan atau paling tidak sampai situasi dan kondisi minyak goreng di Indonesia berangsur pulih dan normal.
"Mulai sekarang saja pemerintah umumkan. Kalau dalam seminggu ini masih langka maka Minggu kedua akan disetop untuk satu bulan," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).
Said kembali mengatakan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak boleh diam, melainkan harus tegas mengambil langkah penutupan ekspor CPO.
"Pemerintah mau diam? Tidak boleh dong. Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO," ujarnya.
Said menilai di atas kertas seharusnya permasalahan kelangkaan minyak goreng dapat selesai dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation.
"Tapi faktanya terus menerus bermasalah. Nah ini kan akhirnya jatuh pada kesimpulan inilah kemudian kalau perusahan-perusahaan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi," kata Said.
Padahal lanjut Said, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan rakyat. Di mana Presiden Jokowi saja sudah menekankan program terkait kedaulatan pangan.
Ia khawatir apabila permasalahan minyak goreng terus berangsur-angsur tanpa perbaikan akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap korporasi.
"Ini rakyat akan memerangi korprasi lama-lama. Percaya. Karena minyak goreng itu langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok rakyat," katanya.
