Infografis
Suara.com - Ekonom senior, Rizal Ramli menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Rizal Ramli menyinggung soal presiden yang tak becus.
Selain itu, Rizal Ramli memberikan usul bahwa seharusnya Pemilu dipercepat bukan malah ditunda.
Rizal Ramli memberikan contoh IKN di Kalimantan. Ia menilai proyek tersebut justru akan menjadi bancakan dalam dua tahun mendatang.
Baca Juga: Bicara soal Proyek IKN Nusantara, Arief Poyuono Sebut Pembangunan Batal jika Jokowi Lengser
"Untuk Ibu Kota Negara baru ini, mereka sudah anggarin buat dua tahun yang akan datang nyaris Rp 500 triliun," kata Rizal Ramli, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (7/3/2022).
"Kalau proyek infrastruktur minimal mark up-nya kan 20 persen, itu saja sudah Rp100 triliun kok bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat," lanjutnya.
Lebih lanjut, menurutnya Pemerintah tidak becus, membiarkan KKN terjadi secara masif.
"Kalau presidennya itu enggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada Pemilu itu dipercepat, bukan diperpanjang," bebernya.
Rizal Ramli menambahkan, percepatan Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik.
Baca Juga: Jokowi Disebut Bakal Kehilangan Pendukung Jika Nekat Perpanjang Masa Jabatan
Sehingga bisa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.
Rizal Ramli juga memberikan imbauan agar adanya perbaikan sistem Pemilu.
Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan pada kontestasi politik sebelumnya.
Adapun perbaikan sistem Pemilu yang dimaksud, yaitu presidential threshold 0 persen dan audit terhadap sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU).
