Infografis
Suara.com - Harapan masyarakat agar kelangkaan minyak goreng (migor) segera berakhir nampaknya belum ada tanda-tanda terpenuhi.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) bahkan melaporkan saat ini ada enam produsen migor yang berhenti produksi karena tidak mendapat pasokan CPO (crude palm oil).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, menanggapi hal ini, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.
"Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman," terang Mulyanto.
"Kalau perlu dibentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran CPO DMO ini lancar dan sehat. Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina," kata Mulyanto.
![Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/07/38418-anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.jpg)
Mulyanto minta Menteri Perindustrian untuk buka suara dan bertindak mengatur industri minyak goreng ini.
"Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak," ujar Anggota Komisi VII, dari Fraksi PKS DPR RI ini.
Menurutnya, antar kementerian Pemerintah sebagai sebuah tim nampak tidak kompak. Yang banyak bunyi dan obral janji-janji soal migor itu Menteri Perdagangan. Meski juga ditengarai tidak ditepati.
"PKS mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan," ujarnya.
"Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan," tegas Mulyanto.
