Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum pernah mengajak diskusi soal wacana masa jabatan presiden.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali diperbincangkan.
PPP sebagai anggota koalisi mengaku belum pernah diajak diskusi Jokowi.
"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi uuntuk penundaan Pemilu 2024," kata Tamliha, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (6/3/2022).
Baca Juga: Kecam Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda, Ngabalin: Pakai Nalarmu yang Sehat dalam Berpolitik
Tamliha menjelaskan, saat ini penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebatas wacana.
Belum ada kata sepakat dari partai politik lain mengenai wacana tersebut.
"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yang mengusulkan penundaan Pemilu. Namun penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," bebernya.
Oleh sebab itu, Tamliha mengatakan selama belum ada amandemen terhadap wacana tersebut.
Maka PPP tetap berpegang teguh pada konstitusi.
Baca Juga: Andi Arief Sindir Jokowi Tak Tegas soal Wacana Penundaan Pemilu: Ambisi Besar Bapak Malah Terlihat
"Sehingga PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang, yang terdiri atas 575 anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD 1945," ujarnya.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden mencuat kembali setelah pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.