Suara.com - Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata sementara di kota pelabuhan utama Ukraina, yakni Mariupol, Sabtu (5/3/2022), yang telah dikepung selama berhari-hari.
Rusia mengonfirmasi gencatan sementara diberlakukan untuk memungkinkan pembuatan jalur kemanusiaan agar warga sipil di kota tersebut bisa mengungsi.
"Gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 02.00 (waktu setempat) dan akan mencakup Mariupol dan kota kecil terdekat Volnovakha," demikian dilaporkan media pemerintah Rusia.
Mykhailo Podolyak, penasihat kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, melalui Twitter pada hari yang sama, mengatakan koridor evakuasi sedang disiapkan sejak gencatan senjata diberlakukan.
Baca Juga: GSBI: Setop Operasi Militer Rusia! AS - NATO Harus Berhenti Menghasut Perang di Ukraina
Gencatan senjata dan pembuatan jalur evakuasi itu dilakukan setelah adanya pertemuan putaran kedua antara delegasi Ukraina dengan Rusia awal pekan ini.
Selama berhari-hari, militer Rusia telah mengepung Mariupol, kota besar di tenggara Laut Azov. Kota penting yang strategis itu tetap berada di tangan Ukraina, tetapi dewan kota menuduh Rusia menciptakan “bencana kemanusiaan” dan menghambat pasokan makanan.
Pasukan Rusia sendiri mengalami kemajuan penting dalam kampanye militer dalam beberapa hari terakhir, yakni dengan menguasai kota Kherson, serta pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.
Meskipun Ukraina telah mempertahankan kendali atas Mariupol, Kharkiv dan Sumy di timur laut dan Chernihiv di utara, "sangat mungkin" bahwa keempat kota itu telah dikepung oleh pasukan Rusia, menurut kementerian pertahanan Inggris.
Presiden Ukraina Zelenskyy diperkirakan mengadakan panggilan konferensi video dengan para senator AS dan beberapa anggota DPR pada Sabtu pagi. Hal tersebut dikonfirmasi berbagai sumber dan pemberitahuan dari Kaukus Ukraina bipartisan di Capitol Hill.
Baca Juga: Sedih! Kisah Bocah di Ukraina Harus Tinggalkan Ayahnya di Kyiv, Demi Mengungsi ke Polandia
Dalam seruan emosional Sabtu pagi waktu setempat, Zelenskyy mengkritik NATO karena menolak zona larangan terbang, dengan alasan keputusan itu memberi Rusia "lampu hijau" untuk terus menembaki Ukraina.
Dia meminta aliansi militer dari 30 negara, termasuk AS, untuk melarang semua pesawat tidak sah terbang di atas Ukraina.
AS dan pejabat lainnya telah menolaknya, dengan mengatakan hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan militer Rusia dan berisiko meningkatkan perang yang lebih luas di Eropa.