Infografis
Suara.com - Amnesty International Indonesia mendesak adanya pembentukan tim independen untuk menginvestigasi serangan terhadap warga sipil di Papua. Pernyataan itu menanggapi sejumlah insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua, termasuk penembakan delapan pekerja jaringan telekomunikasi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pihaknya mengutuk keras semua serangan terhadap warga sipil di Papua. Termasuk, penembakan terhadap delapan pekerja jaringan telekomunikasi yang diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata TPNPB-OPM.
"Kami menyampaikan duka terdalam kepada keluarga korban," kata Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (5/3/2022).
Usman mengatakan, pembunuhan yang tidak sah oleh siapapun dan terhadap siapapun tidak pernah dapat dibenarkan. Bahkan, hal itu jelas merupakan penghinaan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik jika dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun oleh aparat keamanan.
![Ilustrasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Pegunungan Tengah, Papua. [Foto: Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/20/31577-ilustrasi-tentara-pembebasan-nasional-papua-barat-organisasi-papua-merdeka-tpnpb-opm.jpg)
"Kekerasan sudah terlalu sering terjadi di Papua. Pada akhir bulan lalu ada seorang anak yang meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh anggota TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak," sambungnya
Tidak hanya itu, Usman menyatakan bahwa kekerasan tersebut telah diangkat oleh ahli HAM PBB dalam rilis mereka beberapa hari yang lalu. Namun, respons pemerintah masih nihil.
"Sayangnya, respons dari pemerintah masih penuh penyangkalan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aktor negara. Seharusnya dugaan itu diinvestigasi," tegas Usman.
Wakil Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, pihaknya mendesak agar pemerintah segera membentuk tim independen. Hal itu menjadi penting untuk menginvestigasi insiden-insiden tersebut secara menyeluruh, transparan dan tidak berpihak.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim independen untuk menginvestigasi insiden-insiden ini secara menyeluruh, transparan dan tidak berpihak. Terduga pelaku, baik itu anggota OPM, aparat keamanan, atau siapapun, harus dibawa ke pengadilan umum dalam proses yang adil dan tidak berakhir dengan hukuman mati," ucap Wirya.
Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan keamanan yang digunakan untuk merespon masalah di Papua. Kata Wirya, jumlah korban yang terus bertambah menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak berhasil dan tidak bisa terus dipertahankan.
Baca Juga: Warga Toraja Saksikan Pembantaian di Papua yang Tewaskan 8 Orang Karyawan PTT
Catatan Amnesty International Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2022, delapan pekerja jaringan telekomunikasi tewas setelah diduga ditembak oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
